Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bantul mengikuti Forum PPID DIY yang digelar di Griya Tabon, Gunungkidul, Selasa (7/4/2026). Mengusung tema “Menyongsong Monev 2026” forum ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan menghadapi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik 2026.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Gunungkidul, Setiyo Hartato, menekankan pentingnya strategi komunikasi publik agar informasi yang diterima masyarakat tidak bias. Hal ini selanjutnya akan berimplikasi pada meningkatnya akuntabilitas kinerja. Untuk itu, imbuhnya, forum ini juga diharapkan mampu memperkuat pemahaman dalam menerjemahkan amanat undang-undang melalui komunikasi yang efektif agar selaras dengan harapan masyarakat.
Sementara itu Ketua KID DIY, Erniati, menyatakan bahwa forum PPID merupakan ruang berbagi dan evaluasi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Ia juga menegaskan monev bukan ajang kompetisi melainkan perbaikan layanan.
“Monev bukan sebagai ajang kejuaraan tetapi bagaimana kita bisa menilai apa kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dalam hal layanan informasi publik dapat maksimal dan memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam paparan materi, narasumber dari KID, Akhmad Nasir, menyoroti pentingnya pelibatan kalurahan rawan bencana dalam Monev 2026 guna memperkuat kapasitas layanan informasi publik di tingkat lokal. Sehubungan dengan itu, peserta Monev kalurahan ditargetkan terdiri dari 75% peserta reguler dan tambahan 25% kalurahan rawan bencana.
“Kenapa ini penting? Karena kami berharap dengan kepesertaan kalurahan-kalurahan rawan bencana di dalam monitor evaluasi, setidaknya akan menyiapkan secara lebih cepat kemampuan dan kompetensi dari PPID kalurahan secara umum,” terang Nasir.
Selain penambahan jumlah peserta dari kalurahan, pelaksanaan monev 2026 juga mengalami sejumlah perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya pada proporsi penilaian yang kini menitikberatkan pada pembuktian layanan nyata sebesar 60%, sementara Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebesar 40%.
Monev 2026 juga dibagi dalam dua sesi, yakni tahap monitoring pada Februari hingga 15 Juli yang memanfaatkan instrumen berbasis kecerdasan buatan (AI), serta tahap monitoring dan evaluasi lanjutan berupa uji akses, reviu website dan media sosial, dan pengisian SAQ.
Dijelaskan bahwa tahap pertama monitoring Monev 2026 mulai memanfaatkan instrumen kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat proses evaluasi. AI digunakan untuk data crawling, yaitu meninjau dan mengumpulkan informasi dari website dan media sosial badan publik secara otomatis. Dengan cara ini, tim evaluasi dapat memantau kualitas informasi dan layanan publik secara lebih cepat, luas, dan akurat, sebelum masuk ke tahap selanjutnya. (Hahn)
