Komisi Informasi Daerah (KID) DIY kembali menggelar Forum PPID se-DIY di Tara Hotel Yogyakarta, Rabu (26/07/2023). Sebagai tuan rumah Forum PPID se-DIY kali ini, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta mengambil tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Media Sosial”.
Di era digital ini, masyarakat semakin sadar akan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini mendorong Badan Publik untuk terus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tak terkecuali media sosial. Adanya media sosial di pemerintahan, selain menjadi alat informasi yang transparan juga dapat memberikan kesan responsif bagi pemerintah ke masyarakat dengan biaya yang murah, cepat dan efektif.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Kelembagaan Komisioner KID DIY, Rudy Nurhandoko saat menyampaikan materi “Media Sosial dalam Keterbukaan Informasi Publik”
“Badan publik harus dapat mengkombinasi media digital baik website dan media sosial untuk pelayanan informasi publik secara optimal. Selain itu, media sosial dipergunakan sebagai media digital untuk memanipulasi informasi publik dengan cepat, biaya murah dan efektif,” ujarnya.
Rudy juga menyampaikan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Maka, sangatlah penting memberikan transparansi informasi ke publik melalui media sosial.
Dalam materi yang disampaikan oleh narasumber Praktisi Media Sosial sekaligus Ketua Head Content and Creative pada Jiro Luger, Ikhsan Bismo Hidayat menuturkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh GWI (Global Web Index), pengguna internet di Indonesia rata-rata menggunakan 3 jam waktunya untuk mengakses media sosial. Data ini jauh lebih tinggi dibandingkan platform internet lainnya.
“Media sosial untuk badan publik sangatlah penting, karena dapat berguna sebagai media sosialisasi program, membangun citra, hingga sebagai media untuk berinteraksi secara langsung kepada masyarakat,” terang Ikhsan.
Tak hanya itu, dalam materinya Ikhsan juga menyampaikan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan media sosial milik pemerintah atau badan publik, cara menghadapi hoax dan komentar negatif, serta tips agar media sosial milik pemerintah lebih dekat dengan masyarakat dan tidak dicap “terlalu kaku”. (Ans)
