Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menggelar acara Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik se-DIY yang laksanakan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh badan publik yang telah berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Yogyakarta bertempat di The Alana Hotel & Convention Center Yogyakarta, Rabu (10/11).
Mohammad Hasyim selaku Ketua KID DIY dalam sambutanya menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai seberapa besar upaya badan publik di DIY dalam mengimplementasikan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemda DIY yang telah mempertahankan predikat “Informatif” pada monev yang diselenggarakan oleh KI Pusat tahun 2021 dan berharap dapat memotivasi seluruh badan publik di DIY.
“Kami juga berharap kepada Pemda DIY dan seluruh stakeholder untuk terus kita bisa bersinergi dan bekerjasama agar KID dapat terus melaksanakan perannya sebagai pengawal keterbukaan informasi publik,” ungkap Hasyim.
Selanjutnya sambutan juga diberikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Romanus Ndau. Ia menyampaikan bahwa keterbukaan merupakan sebuah keniscayaan pada era ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat memicu bertambahnya hasrat ingin tahu masyarakat. Untuk itu keterbukaan pada pemerintahan harus diupayakan untuk membentuk negara yang damai dan bahagia. Karena menurutnya kunci kebahagiaan negara maju adalah budaya keterbukaan informasi yang baik.
“Sekali lagi daerah ini akan jauh lebih baik kedepan. Saya ucapkan selamat untuk para bupati dan walikota yang daerahnya masuk informatif. Untuk yang lain berlombalah untuk menjadi informatif. Pesan saya cara terbaik menghindari kejahatan adalah keterbukaan informasi.” Kata Romanus.
Masuk pada inti acara, Kabupaten Bantul menyabet banyak penghargaan diantaranya adalah apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik kalurahan ditingkat DIY kepada Kalurahan Murtigading yang telah berhasil menjadi desa terbuka, dimana Kalurahan Murtigading sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mampu melayani kebutuhan hak atas informasi di wilayahnya.
Selain itu apresiasi dan penghargaan juga diberikan kepada Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih berkat komitmen penuh dan upaya yang telah diberikan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah badan publik yang informatif di wilayah Bantul.
Pemerintah Kabupaten Bantul juga mendapat apresiasi dan penghargaan sebagai pemerintah kabupaten dengan keterbukaan informasi terbaik ke-3 se-DIY yang bersaing dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Sleman.
Tak hanya itu, OPD Kabupaten Bantul juga memperoleh apresiasi dan penghargaan dalam kategori badan publik informatif, antara lain Disdukcapil Bantul dengan raihan poin 98.25 BPBD Bantul dengan raihan poin 96.91, Dinas Perdagangan Bantul dengan raihan poin 96.50, DPPKBPMD Bantul dengan raihan poin 95.85, Diskominfo Bantul dengan raihan poin 94.86, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Bantul dengan raihan poin 93.57, Dinas PUPKP Bantul dengan raihan poin 93.45, BKAD Bantul dengan raihan poin 91.59. Kemudian untuk kategori OPD Kapanewon/Kemantren hanya ada satu wilayah yang mendapatkan predikat informatif, yaitu Kapanewon Pajangan dengan raihan poin 91.85.
Bupati Bantul dalam wawancaranya seusai kegiatan menyampaikan bahwa dengan diraihnya penghargaan ini menandakan bahwa informasi yang diperlukan oleh publik itu bisa diakses dengan mudah di Pemkab Bantul.
“Hal ini tentunya akan memacu seluruh ASN di Bantul untuk dapat meningkatkan keterbukaan informasi publiknya kepada masyarakat. Ini belum final masih banyak OPD – OPD yang harus menyempurnakan layanan informasi kepada masyarakat”, kata Bupati.
Diharapkan dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh dapat semakin memotivasi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus mewujudkan keterbukaan informasi publik dan ke depan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul semakin baik dan semakin mudah diakses oleh masyarakat.
