BANGUNTAPAN,DISKOMINFO-Dalam rangka pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Pendopo Kecamatan Banguntapan, Kamis (4/4). Hadir dalam acara ini Camat Banguntapan, Lurah, Carik, Ketua TP PKK, Ketua BPD dan Ketua Karang Taruna dari delapan desa se-Kecamatan Banguntapan dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Camat Banguntapan Dra. Endang Rachmawati, M.M, dalam sambutannya menyampaikan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menjabarkan pentingnya keterbukaan informasi agar bisa meminimalkan masalah-masalah yang mungkin timbul dimasyarakat. “Kecamatan Banguntapan terdiri dari delapan desa, dengan diundangnya Karang Taruna diharapkan bisa ikut mempromosikan potensi di desanya melalui web yang sudah tersedia. Dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 di Kecamatan Banguntapan semoga berjalan sukses, damai, dan tenteram tidak terjadi gejolak,” harap Endang.
Sementara itu Drs. Martan Kiswoto, M.A. selaku narasumber dari Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan agar Desa segera menunjuk Pejabat PPID karena desa merupakan lembaga yang mandiri. Pejabat yang ditunjuk tidak sendiri, ada pembagian tugasnya. Ketua PPID Desa dijabat oleh Carik. Penyelesaian sengketa dan aduan dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan karena sengketa biasanya berkaitan dengan KTP atau Letter C. Dokumentasi dan Arsip di jabat oleh Kepala Urusan Umum. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan. Tim Pertimbangan dijabat oleh pejabat setingkat di bawah Lurah yang belum mempunyai tugas khusus, yaitu terdiri dari Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Perencanaan. Tim Pertimbangan ini bertugas membuat aturan untuk pemohon informasi, sehingga kalau disalahgunakan punya bukti.
